BOJONEGORO – Bupati Bojonegoro Setyo Wahono memaparkan sejumlah langkah strategis pemerintah daerah dalam menjawab berbagai pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Bojonegoro terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2025.
Jawaban tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro yang digelar pada Selasa (23/6/2026).
Beragam isu menjadi perhatian, mulai dari evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pembangunan infrastruktur, pemutakhiran data kemiskinan, hingga tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Menanggapi masukan sejumlah fraksi terkait kinerja BUMD, Bupati Setyo Wahono menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berkomitmen memperkuat pengawasan dan evaluasi secara berkala guna memastikan pengelolaan perusahaan daerah berjalan profesional dan akuntabel.
Menurutnya, evaluasi tidak hanya dilakukan secara internal, tetapi juga melibatkan lembaga eksternal yang memiliki kompetensi di bidang pengawasan keuangan dan tata kelola perusahaan.
“Evaluasi kinerja BUMD akan terus dilakukan secara rutin. Kami juga melibatkan pihak eksternal seperti BPK, BPKP, Kantor Akuntan Publik (KAP), serta OJK untuk BUMD sektor keuangan,” ujar Wahono.
Di sektor infrastruktur, Bupati merespon pandangan Fraksi PAN Bintang Nurani Rakyat (PAN BNR) mengenai upaya peningkatan produksi padi di Bojonegoro.
Pemerintah daerah, kata dia, terus mengoptimalkan ketersediaan sumber daya air melalui normalisasi embung yang sudah ada sekaligus pengembangan embung baru.
Langkah tersebut dilakukan dengan memanfaatkan berbagai potensi lahan, termasuk tanah kas desa dan kawasan Solo Valley, guna meningkatkan kapasitas tampungan air yang nantinya mendukung kebutuhan irigasi pertanian.
“Upaya ini dilakukan agar layanan irigasi semakin optimal dan mampu meningkatkan produktivitas sektor pertanian,” jelasnya.
Selain itu, Bupati Wahono juga menjelaskan perkembangan rencana pembangunan jembatan penghubung Bojonegoro-Tuban yang menghubungkan wilayah Kecamatan Bojonegoro dengan Kecamatan Rengel maupun Soko di Kabupaten Tuban.
Menurutnya, koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Tuban telah dilakukan.
Namun karena proyek tersebut berada di dua wilayah administrasi berbeda, diperlukan kesepakatan bersama sebelum pembangunan dapat direalisasikan.
Pada bidang sosial, Bupati menyoroti pentingnya pembaruan data kemiskinan yang akurat dan berkelanjutan.
Menjawab masukan Fraksi PDI Perjuangan, ia menegaskan bahwa pemerintah kini menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis utama pendataan masyarakat penerima bantuan.
Perubahan tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 yang mengatur sistem data sosial nasional yang lebih terpadu.
Pemutakhiran data dilakukan melalui verifikasi dan validasi lapangan oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), usulan masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos, serta keterlibatan pemerintah desa dan kelurahan.
“Data diperbarui setiap tiga bulan sekali agar bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan,” kata Wahono.
Dia menambahkan, mekanisme tersebut diharapkan mampu menekan terjadinya exclusion error, yakni warga yang berhak tetapi belum menerima bantuan, serta inclusion error, yaitu warga yang tidak layak namun justru memperoleh bantuan sosial.
Sementara itu, terkait tingginya SiLPA Tahun Anggaran 2025 yang menjadi sorotan hampir seluruh fraksi DPRD, Bupati mengakui bahwa pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar lebih efektif dan efisien.
Sebagai langkah mitigasi, Pemkab Bojonegoro akan memperkuat perencanaan yang lebih realistis dan terukur, meningkatkan akurasi target pendapatan maupun belanja daerah, mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, serta memperkuat monitoring dan evaluasi program secara berkala.
Selain itu, koordinasi antar perangkat daerah juga akan terus diperkuat guna memastikan pelaksanaan APBD berjalan tepat waktu dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Dengan berbagai langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap kualitas pengelolaan keuangan daerah semakin baik, pembangunan berjalan lebih optimal, serta kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat.
Mengakhiri penyampaiannya, Bupati Setyo Wahono menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan dan kritik konstruktif yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Bojonegoro sebagai bagian dari upaya bersama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. (mia)
