BOJONEGORO – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bojonegoro menyampaikan sejumlah apresiasi sekaligus catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD, Senin (22/6/2026).
Pemandangan umum fraksi tersebut disampaikan oleh juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Natasya Devianti.
Dalam kesempatan itu, pihaknya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan sidang dan Bupati Bojonegoro atas penyampaian nota pengantar pertanggungjawaban APBD yang dinilai telah memberikan gambaran menyeluruh terkait pelaksanaan keuangan daerah selama tahun 2025.
Menurut Fraksi PDI Perjuangan, capaian pendapatan daerah Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2025 patut mendapatkan apresiasi.
Realisasi pendapatan mencapai 110,51 persen, menunjukkan performa keuangan daerah yang dinilai sangat baik.
Tidak hanya itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mengalami peningkatan sebesar 21,48 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Capaian tersebut dinilai sebagai hasil kerja keras pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan.
Meski demikian, Fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan PAD melalui pengembangan sektor ekonomi kreatif yang dinilai memiliki potensi besar dalam mendongkrak pendapatan daerah sekaligus membuka peluang usaha baru bagi masyarakat.
Selain PAD, fraksi juga menyoroti keberhasilan pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang realisasinya mencapai 111,12 persen.
Kondisi tersebut dinilai menjadi modal penting bagi Pemkab Bojonegoro untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan besarnya pendapatan yang dimiliki daerah, Fraksi PDI Perjuangan berharap pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Menurut mereka, keberhasilan pembangunan akan semakin terasa apabila masyarakat memiliki kemampuan dan daya saing yang tinggi.
Fraksi juga menekankan pentingnya penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan merata agar manfaat anggaran daerah benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Bojonegoro.
Dari sisi belanja daerah, Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi realisasi belanja APBD 2025 yang mencapai 81,50 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp7,877 triliun.
Namun, mereka menilai masih terdapat ruang perbaikan agar serapan anggaran pada tahun-tahun mendatang dapat lebih optimal.
Fraksi meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih cermat dalam menyusun kebutuhan anggaran serta memperkuat koordinasi antarinstansi.
Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
Sorotan tajam juga diarahkan pada besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berjalan.
Fraksi PDI Perjuangan menilai pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah-langkah konkret untuk menekan SILPA agar dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal bagi kepentingan masyarakat.
Menurut fraksi, anggaran yang tidak terserap secara optimal merupakan peluang pembangunan yang terlewatkan.
Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih matang agar dana daerah benar-benar dapat dikonversi menjadi program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga.
Selain SILPA, Fraksi PDI Perjuangan memberikan perhatian khusus terhadap rendahnya realisasi belanja bantuan sosial.
Dari plafon anggaran sebesar Rp170,88 miliar, realisasi belanja bansos hanya mencapai Rp114,44 miliar atau sekitar 66,96 persen.
Kondisi tersebut dinilai memprihatinkan mengingat masih banyak masyarakat yang membutuhkan dukungan ekonomi di tengah berbagai tantangan sosial dan ekonomi yang ada.
Untuk itu, Fraksi PDI Perjuangan mendorong Pemkab Bojonegoro segera melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara berkala.
Pembaruan data dinilai menjadi kunci agar penyaluran bantuan sosial dapat berlangsung lebih cepat, tepat sasaran, dan tidak menyisakan anggaran yang seharusnya dapat dimanfaatkan masyarakat.
Di sektor ekonomi kerakyatan, Fraksi PDI Perjuangan juga meminta pemerintah daerah memperbesar perhatian terhadap program-program pemberdayaan petani, peternak, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kebijakan tersebut diyakini mampu memperkuat perekonomian masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
Sebagai penutup, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam pengelolaan keuangan daerah.
Mereka juga mengapresiasi keberhasilan Bojonegoro mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) selama 12 tahun berturut-turut, mulai Tahun Anggaran 2014 hingga Tahun Anggaran 2025.
Prestasi tersebut dinilai menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (mia)
