BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro resmi memulai tahapan Ground Check (GC) atau verifikasi dan validasi lapangan terhadap Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Langkah ini dilakukan untuk memastikan data masyarakat Bojonegoro benar-benar valid agar program bantuan sosial dan kebijakan berbasis kesejahteraan tepat sasaran.
Pelaksanaan ground check dimulai sejak Senin (11/5/2026) dan akan berlangsung selama dua pekan ke depan.
Dalam proses ini, ratusan ASN dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diterjunkan langsung ke lapangan bersama pemerintah kecamatan, pemerintah desa, hingga tenaga penyuluh di masing-masing wilayah.
Kegiatan tersebut menjadi tindak lanjut dari serangkaian koordinasi yang sebelumnya dipimpin Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah pada 5 Mei 2026 dan rapat teknis bersama Sekretaris Daerah Edi Susanto sehari setelahnya.
Selain itu, langkah ini juga sejalan dengan arahan Bupati Bojonegoro Setyo Wahono terkait pentingnya validitas data penerima bantuan sosial.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro Agus Susetyo mengatakan, keakuratan data menjadi kunci utama dalam menentukan kebijakan pemerintah yang tepat dan adil bagi masyarakat.
“Mulai kemarin dilakukan rapat koordinasi persiapan di masing-masing kecamatan agar pelaksanaan ground check berjalan akuntabel. Hari ini ASN mulai turun serentak ke lapangan untuk melakukan verifikasi selama dua minggu ke depan,” ujar Agus Susetyo, Selasa (12/5/2026).
Ia menjelaskan, sebelumnya proses verifikasi dan validasi DTSEN telah dilakukan sejak Januari hingga April 2026.
Namun setelah dilakukan analisis, ditemukan sejumlah anomali atau kejanggalan data yang perlu dipastikan kembali melalui pengecekan langsung di lapangan.
Beberapa temuan yang dianggap janggal antara lain data pendapatan yang tidak sesuai kondisi riil, hingga satu rumah yang tercatat dihuni sembilan kepala keluarga.
Selain itu, terdapat pula ketidaksesuaian data terkait luas rumah warga.
“Keanehan-keanehan ini bisa jadi memang fakta sebenarnya atau justru kesalahan input data. Karena itu perlu ground check agar kondisi riil masyarakat benar-benar sesuai dengan data yang tercatat,” jelasnya.
Menurut Agus, proses verifikasi lapangan menjadi sangat penting karena menyangkut empat indikator utama penentu tingkat kesejahteraan masyarakat versi BPS, yakni pendidikan, kepemilikan aset, pendapatan, dan kondisi hunian.
Melalui gerakan ground check DTSEN ini, Pemkab Bojonegoro berharap dapat menghasilkan basis data yang lebih bersih, akurat, dan kredibel.
Dengan begitu, berbagai program bantuan pemerintah dapat disalurkan secara lebih efektif kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. (mia)
