MADIUN, KLIKINDONESIA – Setelah sempat kosong selama beberapa bulan, jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Madiun akhirnya resmi terisi. Bupati Madiun Hari Wuryanto melantik Sigit Budiarto sebagai Sekda definitif di Pendopo Muda Graha, Rabu (29/4/2026).
Pelantikan tersebut menandai berakhirnya masa kekosongan jabatan Sekda sejak ditinggalkan Tontro Pahlawanto pada Desember 2025. Selama masa transisi, posisi itu dijalankan pejabat sementara sambil menunggu proses penetapan definitif.
Selain melantik Sekda, Bupati juga mengukuhkan dua pejabat lain, yakni Hermin Indah Palupi sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, serta Rejeki Eni Damayanti sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan pada instansi yang sama.
Hari mengatakan, pengisian jabatan dilakukan melalui seluruh mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah. Proses itu mencakup seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama hingga persetujuan dari pemerintah pusat.
“Yang jelas kita tetap harus taat regulasi. Alhamdulillah minggu lalu pencabutannya sudah turun dari Kemendagri, sehingga pelantikan bisa dilaksanakan,” ujar Hari.
Menurut dia, keberadaan Sekda definitif sangat penting karena menjadi pusat koordinasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun. Sekda, kata dia, berperan menggerakkan ritme kerja organisasi perangkat daerah (OPD) sekaligus menjadi teladan bagi aparatur sipil negara (ASN).
“Sekda itu pimpinan tertinggi ASN di Kabupaten Madiun. Harus jadi teladan, karena kebijakan dan arahannya akan diikuti seluruh ASN,” Ungkapnya.
Ia berharap, terisinya kursi Sekda dapat mempercepat pengambilan keputusan dan pelaksanaan program prioritas daerah. Pelayanan publik pun diharapkan semakin efektif, “Pelayanan publik harus makin baik. Dengan Sekda definitif, eksekusi program akan lebih cepat,” Tutur Hari.
Sementara itu, Sigit Budiarto menyatakan siap segera bekerja dengan melakukan konsolidasi seluruh OPD agar bergerak sejalan dengan visi pembangunan daerah.
Menurut dia, tantangan keterbatasan anggaran saat ini menuntut perangkat daerah lebih adaptif dan inovatif dalam menyusun program kerja, “Di tengah keterbatasan anggaran, OPD harus mampu menghadirkan terobosan. Inovasi wajib terus didorong,” kata Sigit.
Ia menegaskan, seluruh kinerja pemerintah daerah harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, “Muara seluruh kinerja pemerintah adalah kesejahteraan masyarakat. Itu yang menjadi fokus utama,” Pungkasnya. (Rita)
