BOJONEGORO — Persoalan pendidikan, kesejahteraan guru madrasah, kesehatan hingga kebutuhan aparatur menjadi sejumlah aspirasi yang mengemuka dalam reses anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro, Moch. Choirul Anam, S.Pd., M.AP.
Kegiatan reses masa sidang II tahun 2026 tersebut digelar di Gedung KPRI Desa Drokilo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, Minggu (23/8/2026).
Sekitar 200 undangan hadir dan mendapat ruang untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi.
Choirul Anam, anggota DPRD Bojonegoro dari Fraksi PAN Bintang Nurani Rakyat sekaligus anggota Komisi C, menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda formal.
Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan secara langsung kepada wakil rakyat.
“Jangan takut menyampaikan aspirasi. PNS, kepala desa, perangkat desa maupun lembaga-lembaga lain semuanya boleh menyampaikan usulan. Semua akan kami tampung dan kami sampaikan dalam rapat DPRD,” kata Choirul Anam.
Dapil IV Bojonegoro sendiri mencakup Kecamatan Bubulan, Sugihwaras, Kedungadem, Temayang, Gondang dan Sekar.
Guru Madrasah Jadi Perhatian
Salah satu isu yang mendapat perhatian khusus adalah kondisi guru madrasah.
Choirul Anam mendorong agar guru madrasah, baik yang telah tersertifikasi maupun belum, mendapatkan dukungan dan perhatian yang lebih kuat dari pemerintah.
Ia menyebut peluang peningkatan kesejahteraan, termasuk perjuangan agar guru madrasah dapat memperoleh status PPPK, perlu terus dikawal sesuai regulasi dan kewenangan pemerintah.
Menurutnya, pemerintah daerah juga masih memiliki ruang untuk memberikan dukungan melalui kebijakan anggaran, termasuk kemungkinan pemberian insentif bagi guru madrasah.
“Kami berupaya bagaimana guru-guru madrasah bisa mendapatkan kelayakan. Yang sudah tersertifikasi maupun yang belum, agar bisa diangkat menjadi PPPK. APBD Bojonegoro juga bisa memberikan dukungan, termasuk insentif bagi guru-guru madrasah,” ujarnya.
Dorongan tersebut juga berangkat dari pengalaman pribadi Choirul Anam.
Sebelum menjadi anggota DPRD, ia mengaku pernah menjalani profesi sebagai guru madrasah sehingga memahami secara langsung tantangan yang dihadapi para pendidik.
“Saya juga pernah merasakan apa yang panjenengan rasakan karena saya dulu guru di madrasah. Makanya saya harus hadir. Saya tidak ingin ketika saya hadir justru bertolak belakang. Saya harus merangkul semuanya,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Choirul Anam juga menyinggung pentingnya memperkuat akses pendidikan bagi masyarakat Bojonegoro.
Dia mendorong agar berbagai program beasiswa yang dimiliki pemerintah dapat terus diinformasikan secara luas kepada masyarakat.
Dengan demikian, siswa dari keluarga yang membutuhkan maupun mereka yang memiliki prestasi dapat memanfaatkan program pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain beasiswa, persoalan tenaga pendidikan, PNS dan PPPK juga dipersilakan menjadi bahan aspirasi masyarakat.
Seluruh usulan tersebut nantinya akan dipilah berdasarkan kewenangan dan regulasi untuk diperjuangkan melalui lembaga legislatif.
Choirul Anam menilai pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan merupakan sektor yang saling berkaitan.
Karena itu, kebijakan pemerintah daerah diharapkan tidak hanya berhenti pada aturan, tetapi benar-benar terasa manfaatnya bagi masyarakat.
Choirul Anam juga menyinggung tantangan fiskal yang dihadapi Kabupaten Bojonegoro.
Menurutnya, perubahan kemampuan anggaran daerah harus menjadi perhatian bersama agar setiap rupiah APBD memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Dirinya berharap kebijakan pembangunan tetap diarahkan pada program yang memiliki manfaat langsung, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Harapan kita bersama supaya uang itu menghasilkan dan benar-benar berdampak untuk masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, sinergi antara DPRD, pemerintah daerah dan masyarakat menjadi kunci agar program pembangunan dapat berjalan efektif.
Choirul Anam menegaskan seluruh masukan masyarakat yang disampaikan dalam reses akan menjadi bahan untuk dibahas lebih lanjut di DPRD.
Dia meminta warga tidak sungkan menyampaikan persoalan, baik yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, pemerintahan, aparatur desa, kesejahteraan maupun kebutuhan pembangunan lainnya.
“Reses ini adalah momen panjenengan semua untuk menyampaikan aspirasi. Monggo disampaikan, karena aspirasi masyarakat akan menjadi bahan bagi kami untuk diperjuangkan,” pungkasnya.
Dengan demikian, reses bukan hanya menjadi forum pertemuan antara wakil rakyat dan konstituen, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi berbagai kebutuhan masyarakat Dapil IV untuk dibawa ke pembahasan kebijakan di tingkat Kabupaten Bojonegoro. (mia)
