JAKARTA – Peran gerakan buruh di Indonesia semakin mendapat perhatian dalam panggung kebijakan nasional.
Dalam kurun setahun terakhir, sejumlah tokoh serikat pekerja dipercaya mengisi posisi penting di lembaga negara hingga perusahaan milik negara atau BUMN.
Fenomena ini dinilai menjadi sinyal kuat bahwa suara pekerja kini mulai diperhitungkan tidak hanya dalam aksi lapangan, tetapi juga dalam ruang pengambilan keputusan strategis.
Pandangan tersebut disampaikan Dimas P. Wardhana, Wakil Presiden FARKES Bidang Hubungan Antar Lembaga sekaligus Wakil Sekretaris Jenderal KSPI Bidang Media.
Menurut Dimas, masuknya tokoh-tokoh buruh ke dalam struktur pemerintahan maupun BUMN menjadi momentum penting bagi perjuangan pekerja Indonesia.
Kehadiran mereka diyakini mampu membawa perspektif buruh lebih dekat ke pusat kebijakan negara.
Beberapa nama aktivis buruh yang kini dipercaya menduduki jabatan strategis antara lain Andi Gani Nena Wea yang menjabat Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan, Riden Hatam Aziz sebagai Komisaris PT Pos Indonesia, Ilhamsyah sebagai Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), M. Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup RI, serta Elly Rosita Silaban sebagai Komisaris PT Pelindo Multi Terminal.
Dimas menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa gerakan buruh Indonesia telah berkembang menjadi kekuatan sosial dan intelektual yang memiliki kapasitas besar dalam pembangunan nasional.
“Gerakan buruh saat ini tidak lagi dipandang sebatas aksi demonstrasi di jalanan. Buruh telah membuktikan diri sebagai kekuatan strategis yang mampu terlibat langsung dalam tata kelola negara dan dunia usaha,” ujar Dimas, Kamis (28/5/2026).
Meski demikian, ia menegaskan bahwa keterwakilan buruh dalam posisi pengambil kebijakan masih perlu diperluas.
Menurutnya, keterlibatan lebih banyak tokoh pekerja sangat penting agar kebijakan nasional semakin berpihak kepada kepentingan buruh, mulai dari perlindungan tenaga kerja, upah layak, jaminan sosial, keselamatan kerja, hingga kepastian hubungan industrial.
Dalam konteks tersebut, perhatian publik juga tertuju pada Said Iqbal yang selama ini dikenal sebagai salah satu tokoh sentral gerakan buruh Indonesia.
Pengalaman panjang Said Iqbal dalam memperjuangkan isu ketenagakerjaan, jaminan sosial, kesehatan kerja, hingga advokasi kebijakan publik dinilai menjadi modal besar bagi bangsa Indonesia.
Dimas menyebut, apabila sejumlah tokoh buruh lainnya telah diberikan ruang strategis di pemerintahan maupun BUMN, maka publik juga berharap pengalaman dan kapasitas Said Iqbal dapat semakin dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan nasional, khususnya terkait kesejahteraan pekerja dan kebijakan ketenagakerjaan.
FARKES KSPI berharap keterlibatan aktivis buruh dalam pemerintahan tidak hanya menjadi simbol politik semata, melainkan benar-benar menjadi jembatan perjuangan pekerja Indonesia agar kebijakan yang lahir semakin adil, manusiawi, dan berpihak kepada rakyat pekerja.
Selain itu, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, serikat pekerja, dan masyarakat sipil juga dinilai penting untuk memperkuat hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkeadilan sosial.
“Buruh harus menjadi bagian utama dalam pembangunan bangsa. Pekerja bukan sekadar objek pembangunan, tetapi subjek penting yang ikut menentukan arah masa depan Indonesia,” tutup Dimas P. Wardhana. (dpw)
