BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menancapkan target serius dalam agenda pengentasan kemiskinan.
Pada tahun 2026, angka kemiskinan ditargetkan turun sebesar 0,94 persen, atau setara dengan pengurangan 4.310 Kepala Keluarga (KK) dan 11.854 jiwa.
Dengan target tersebut, tingkat kemiskinan Bojonegoro diharapkan menyentuh angka 10,55 persen.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bojonegoro, Agus Susetyo Hardiyanto, menyampaikan bahwa berdasarkan data tahun 2025, tingkat kemiskinan Bojonegoro masih berada di angka 11,49 persen, atau sekitar 144.900 jiwa.
Melalui berbagai intervensi kebijakan yang lebih terukur, jumlah penduduk miskin pada 2026 ditargetkan turun menjadi 133.046 jiwa.
Menurut Agus, salah satu kunci utama keberhasilan penurunan kemiskinan tersebut adalah penguatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Basis data ini menyajikan potret kondisi sosial ekonomi masyarakat secara komprehensif dan telah dipadankan dari berbagai sumber data nasional.
“DTSEN merupakan hasil integrasi dari DTKS, P3KE, dan REGSOSEK. Data ini kami gunakan sebagai fondasi perencanaan agar program penanggulangan kemiskinan tepat sasaran,” ujar Agus, Jumat (30/1/2026).
Ia menegaskan, penggunaan DTSEN menjadi instrumen penting dalam mendukung keterpaduan pembangunan nasional, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan kementerian dan lembaga terkait.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Bojonegoro saat ini tengah mempercepat pemutakhiran DTSEN bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bojonegoro.
Upaya tersebut dilakukan melalui bimbingan teknis dan pelatihan petugas pendataan yang dilaksanakan serentak di 430 desa dan kelurahan.
Kegiatan pemutakhiran data ini berlangsung mulai 14 Januari hingga 16 Februari 2026, melibatkan 28 camat sebagai koordinator kecamatan, 430 koordinator desa/kelurahan, serta 2.580 petugas pencacah lapangan.
Para petugas akan turun langsung ke masyarakat untuk mendokumentasikan kondisi sosial ekonomi warga secara riil.
“Seluruh data yang terkumpul akan diolah menggunakan metode statistik agar menghasilkan informasi yang akurat. Informasi inilah yang menjadi dasar penyusunan kebijakan pengentasan kemiskinan di Bojonegoro,” jelas Agus.
Dengan strategi berbasis data dan kolaborasi lintas sektor, Pemkab Bojonegoro optimistis target penurunan kemiskinan tahun 2026 dapat tercapai.
Agus menekankan bahwa pengentasan kemiskinan bukan hanya tugas satu instansi, melainkan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah.
“Semua dinas dan badan harus terlibat, baik melalui bantuan sosial, program pemberdayaan masyarakat, maupun peningkatan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan,” pungkasnya. (mia)
