GRESIK – Pemerintah Kabupaten Gresik mulai memanaskan mesin perencanaan pembangunan untuk tahun 2027.
Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif, didampingi Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Gresik, Shinta Puspitasari, membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Pendopo Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Senin (9/2/2026).
Musrenbang RKPD ini menjadi agenda awal rangkaian kunjungan kerja Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif di wilayah kepulauan Bawean.
Forum tahunan tersebut dimanfaatkan sebagai ruang strategis untuk menjaring aspirasi masyarakat Gresik sekaligus menyelaraskan arah pembangunan daerah.
Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Ketua DPRD Gresik dari Fraksi Gerindra, Lutfi Dhawam, jajaran Forkopimcam Tambak, pimpinan dan perwakilan lembaga tingkat kecamatan, Ketua PKK se-Kecamatan Tambak, para kepala desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, hingga perwakilan lintas Unit Pelaksana Teknis (UPT).
Suasana Musrenbang berlangsung dinamis. Sejumlah peserta aktif menyampaikan pertanyaan, kritik, serta usulan terkait kebutuhan pembangunan di wilayah mereka.
Menanggapi hal tersebut, Wabup Alif memberikan jawaban secara lugas dan terbuka, berlandaskan fakta di lapangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Wabup Alif menegaskan bahwa seluruh usulan yang disampaikan akan dituangkan dalam berita acara Musrenbang untuk selanjutnya dibahas pada forum perencanaan tingkat kabupaten.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa setiap usulan harus sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Gresik.
“Melalui Musrenbang ini, kami ingin memastikan program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah, TNI-Polri, dan masyarakat menjadi kunci utama untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berorientasi pada kesejahteraan warga,” tegasnya.
Ia juga berharap adanya kesinambungan antara usulan masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang Desa dan Kecamatan dengan kebijakan strategis Pemkab Gresik, sehingga mampu melahirkan kesepakatan pembangunan yang konkret dan terukur.
“Sinergi Pemkab Gresik dengan pemerintah desa saat ini sudah berjalan sangat baik. Ada program yang menjadi kewenangan desa, dan ada pula skala prioritas pemerintah daerah yang harus didahulukan demi kepentingan masyarakat luas,” pungkas Wabup Alif. (dn)
