JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam melindungi pekerja dengan mengesahkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang pembentukan Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Kebijakan ini diumumkan langsung saat peringatan Hari Buruh Internasional, Jumat (1/5/2026), di kawasan Monumen Nasional (Monas), di hadapan ribuan buruh yang hadir.
Dalam pidatonya, Presiden memastikan negara tidak akan tinggal diam menghadapi ancaman PHK yang menghantui para pekerja.
Ia menegaskan bahwa pemerintah siap turun tangan untuk melindungi hak-hak buruh.
“Jangan khawatir, pemerintah akan membela kepentingan buruh. Jika ada yang terancam PHK, negara akan hadir untuk melindungi,” tegasnya.
Tak hanya itu, Presiden juga menyampaikan sikap tegas terhadap kemungkinan perusahaan yang tidak mampu bertahan.
Dia memastikan negara memiliki kapasitas untuk mengambil langkah strategis demi menjaga kepentingan rakyat.
“Kalau ada pengusaha yang menyerah, negara kita kuat. Negara akan mengambil peran untuk membela rakyat,” ujarnya.
Selain pembentukan Satgas PHK, pemerintah juga memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Tahun ini, anggaran perlindungan sosial disebut mencapai Rp500 triliun, sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Presiden menekankan bahwa seluruh kebijakan pemerintah harus berpihak kepada masyarakat kecil.
Dirinya bahkan menginstruksikan para menteri untuk menjadikan kepentingan rakyat sebagai tolok ukur utama dalam setiap pengambilan keputusan.
“Kalau kebijakan itu menguntungkan rakyat kecil, jalankan. Tidak perlu ragu,” pesannya.
Langkah pembentukan Satgas Mitigasi PHK ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin hadir lebih cepat dan responsif dalam menghadapi dinamika ketenagakerjaan, sekaligus memastikan perlindungan bagi pekerja tetap terjaga di tengah tantangan ekonomi. (dpw)
