BOJONEGORO – Forum Sapa Bupati kembali menjadi ruang kritis bagi masyarakat Bojonegoro untuk menyuarakan aspirasi.
Dalam kegiatan yang digelar Senin (19/01/2026), seorang warga bernama Bambang menyampaikan perhatian serius terkait keakuratan data kemiskinan dan pendataan sosial ekonomi di Kabupaten Bojonegoro.
Bambang, yang pernah menjabat sebagai kepala desa, menilai bahwa data kemiskinan harus benar-benar diverifikasi di tingkat paling bawah agar tidak menimbulkan kesalahan kebijakan.
“Kami orang desa paham betul kondisi lapangan. Karena itu saya minta kepada Dinas Sosial agar data sosial ekonomi benar-benar diproses dan diuji kebenarannya,” ujar Bambang di hadapan Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono.
Dalam forum tersebut, Bambang menyinggung klaim bahwa tingkat kemiskinan di Bojonegoro berada di angka 11 persen.
Menurutnya, angka tersebut patut diuji melalui data paling mutakhir dan diverifikasi langsung oleh pemerintah desa.
“Kalau memang benar 11 persen, alhamdulillah, berarti Bojonegoro sudah sangat baik. Tapi yang saya pertanyakan, data paling update itu sumbernya apa,” katanya.
Ia juga menyoroti bahwa data kemiskinan tidak boleh hanya bersumber dari satu sistem digital semata, melainkan harus melibatkan musyawarah desa yang terbuka dan partisipatif.
Ia mendorong agar pendataan warga miskin dilakukan melalui musyawarah desa khusus, yang dihadiri seluruh unsur desa, mulai dari pemerintah desa, BPD, camat, hingga perwakilan Dinas Sosial dan OPD terkait dari tingkat kabupaten.
Menurutnya, tanpa mekanisme terbuka seperti itu, potensi ketidaktepatan data akan terus berulang.
“Harus dibuka secara transparan. Siapa pekerjaannya apa, punya rumah atau tidak, kondisi ekonominya bagaimana. Kalau tidak, data itu tidak akan pernah terbongkar,” tegasnya.
Dalam penyampaiannya, Bambang juga mengingatkan agar praktik-praktik lama yang sarat kepentingan tidak kembali terjadi dalam proses pendataan.
Dia menyinggung pengalamannya selama puluhan tahun menyaksikan proses pendataan sejak era Orde Baru hingga Reformasi, yang kerap tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.
“Jangan sampai seperti dulu, yang penting setor atau upeti. Saya mohon jangan sampai itu terjadi di Bojonegoro,” ungkapnya.
Bambang juga menyinggung ironi kondisi nasional yang sering disorot di media sosial, di mana Indonesia disebut sebagai salah satu negara dengan tingkat kemiskinan tinggi, padahal potensi sumber daya sangat besar.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menyarankan agar pendataan warga miskin dilakukan dari tingkat desa melalui koordinasi camat, dengan melibatkan seluruh unsur terkait.
Pendekatan bottom up ini dinilai penting agar data sosial ekonomi benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat, sehingga kebijakan yang diambil tepat sasaran dan berkeadilan. (mia)
