BOJONEGORO, KLIKINDONESIA – Upaya memperkuat ketangguhan dan profesionalisme anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) terus digencarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jatim.
Kegiatan bertajuk “Peningkatan Kapasitas Satlinmas dalam Mendukung Optimalisasi Penyelenggaraan Trantibumlinmas” digelar di Gedung KPRI Sejahtera, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, pada Selasa (11/11/2025).
Acara ini diikuti 100 peserta perwakilan dari 23 desa, masing-masing mengirim empat anggota Linmas termasuk satu komandan regu (Danton).
Suasana pelatihan berlangsung penuh semangat, dengan para peserta tampak antusias mengikuti sesi demi sesi mulai dari paparan teori hingga praktik langsung pemadaman api.
Dalam laporannya, Kasi Bina Potensi Masyarakat Satpol PP Provinsi Jawa Timur, Mustari, menegaskan bahwa Satlinmas memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menjaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas).
“Satlinmas bukan hanya hadir saat pemilu atau acara seremonial. Mereka adalah garda depan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat setiap hari,” ujarnya.
Mustari menambahkan, Satlinmas harus adaptif terhadap perubahan sosial dan berperan aktif sebagai agen ketertiban dan pelayanan publik.
“Mereka diharapkan mampu menjadi bagian dari solusi dalam setiap persoalan sosial di lingkungannya,” imbuhnya.
Sementara itu, Plh. Kepala Satpol PP Kabupaten Bojonegoro, Arief Nanang Sugianto, S.STP., MM., yang secara resmi membuka acara, menekankan pentingnya kesiapsiagaan Linmas dalam menghadapi berbagai potensi gangguan, baik ketenteraman masyarakat, bencana alam, maupun ancaman sosial lainnya.
“Ketentraman dan ketertiban umum adalah keadaan dinamis yang memungkinkan masyarakat beraktivitas dengan aman, tertib, dan berkesinambungan. Linmas menjadi bagian penting dari sistem perlindungan masyarakat di tingkat desa,” tuturnya.
Ia juga menjelaskan bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 26 Tahun 2020, keberadaan Linmas di tingkat desa dan kecamatan harus diperkuat, termasuk melalui sistem informasi terpadu yang saat ini sedang dikembangkan oleh Provinsi Jawa Timur untuk memantau kegiatan dan kesiapsiagaan Linmas di seluruh wilayah.
“Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berkomitmen untuk memperkuat peran Linmas sebagai ujung tombak ketertiban masyarakat. Kepala desa memiliki peran strategis sebagai pembina utama Linmas di tingkat desa, sekaligus menjadi penggerak utama dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat di wilayahnya,” terangnya.
Arief juga menambahkan, perlindungan masyarakat (Linmas) adalah bagian penting dari sistem pertahanan sipil yang berperan langsung dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta membantu penanggulangan bencana dan kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan masing-masing.
“Linmas bukan sekedar penjaga keamanan desa, tetapi juga garda terdepan dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Mereka hadir di tengah-tengah warga saat terjadi bencana, konflik sosial, maupun kegiatan sosial kemasyarakatan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Arief Nanang memaparkan bahwa berdasarkan data aplikasi sistem informasi Linmas Provinsi Jawa Timur, tercatat anggota linmas sebanyak 14.873 dan 3.523 pos kamling yang tersebar di seluruh wilayah desa dan kelurahan di Kabupaten Bojonegoro.
Data ini, menurutnya, menjadi dasar penting dalam penyusunan program penguatan kapasitas Linmas yang lebih terarah dan berbasis kebutuhan lapangan.
“Dengan data yang terintegrasi di tingkat provinsi, kita dapat memantau langsung jumlah dan aktivitas Linmas di setiap desa. Dari situ bisa dilakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas sesuai dengan tantangan di masing-masing wilayah,” ujarnya.
Dirinya menambahkan, kegiatan peningkatan kapasitas ini juga menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendukung pemberdayaan serta pengembangan kapasitas Linmas di seluruh kabupaten dan kota, termasuk di Bojonegoro.
“Pelatihan seperti ini tidak hanya menjadi ajang peningkatan kemampuan teknis Linmas, tetapi juga langkah awal untuk menyusun rencana aksi nyata dalam mewujudkan ketenteraman dan perlindungan masyarakat yang berkelanjutan di Kabupaten Bojonegoro,” tutur Arief.
Menutup sambutannya, ia menyampaikan apresiasi atas dukungan seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.
“Saya atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh peserta dan penyelenggara. Semoga kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen kita bersama dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan keselamatan masyarakat,” pungkasnya.
Sesi pelatihan semakin menarik saat giliran Akmal Ismail Kasi Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Bojonegoro memberikan materi penanggulangan dan pencegahan kebakaran.
Dengan gaya santai namun penuh makna, Akmal menyampaikan bahwa kebakaran sering kali terjadi akibat kelalaian kecil.
“Kebakaran itu tidak bisa diprediksi. Berbeda dengan banjir yang bisa dipantau dari curah hujan, api muncul karena lalai rokok dibuang sembarangan, stopkontak longgar, atau kompor bocor,” ujarnya.
Dia menjelaskan tiga unsur utama penyebab api, yaitu panas, bahan bakar, dan oksigen, serta menekankan pentingnya menghilangkan salah satu unsur tersebut untuk memadamkan api.
Selain teori, peserta juga diajak praktik langsung memadamkan api menggunakan kain basah dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR). Antusiasme peserta tampak tinggi saat mencoba teknik memadamkan api dengan benar.
“Kalau api kecil, jangan panik, tutup sumber api dengan kain basah, jangan ditiup atau disiram air sembarangan,” pesan Akmal, mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan dan kecepatan respon.
Pemateri terakhir, Fredy Purnomo, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, membawakan tema “Pelayanan Publik dan Komunikasi Satlinmas dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.”
Dalam paparannya, Fredy mengulas sejarah panjang Linmas yang dahulu dikenal sebagai Hansip (Pertahanan Sipil) dan menjadi bagian penting dari sistem pertahanan rakyat semesta. Ia juga menyoroti dasar hukum penguatan peran Linmas yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Linmas adalah komponen pertahanan sipil yang bekerja bukan karena paksaan, tapi panggilan jiwa. Mereka menjaga keamanan lingkungan, membantu bencana, hingga menjadi simbol gotong royong masyarakat desa,” ungkap Fredy.
Fredy juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan dan peningkatan kompetensi Linmas sebagai bagian dari pelayanan dasar kepada masyarakat.
Kegiatan peningkatan kapasitas ini menunjukkan sinergi nyata antara Satpol PP, TNI, Polri, DPRD, dan masyarakat dalam membangun kesiapsiagaan Linmas sebagai pelindung masyarakat di garis terdepan.
Selain menambah pengetahuan teknis, kegiatan ini juga memperkuat rasa kebersamaan dan semangat pengabdian. Para peserta berharap pelatihan seperti ini bisa rutin digelar agar Linmas semakin tangguh dan siap diandalkan di berbagai situasi.
Dengan semangat kebersamaan dan profesionalisme, Satlinmas Bojonegoro diharapkan mampu menjadi pilar utama ketertiban dan perlindungan masyarakat desa menuju lingkungan yang aman, tenteram, dan berdaya saing. (sis)
