BOJONEGORO – Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dari Fraksi Partai Golkar, Hj. Mitroatin, menggelar kegiatan Reses Masa Sidang I Tahun 2026 di Dapil IV (Bubulan, Sugihwaras, Kedungadem, Temayang, Gondang, dan Sekar), Sabtu (7/2/2026).
Reses yang dipusatkan di Desa Kepohkidul, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro ini dihadiri camat dan kepala desa.
Forum tersebut menjadi ruang terbuka bagi pemerintah desa untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan yang dihadapi, khususnya dampak pemotongan anggaran terhadap pembangunan dan kesejahteraan aparatur desa.
Salah satu aspirasi disampaikan Samudi, Kepala Desa Kepohkidul. Ia menyoroti pemotongan anggaran yang berdampak langsung pada struktur APBD Kabupaten Bojonegoro, termasuk terganggunya skema perimbangan anggaran 70:30.
Menurutnya, kondisi ini membuat kepala desa dan perangkat desa harus bekerja ekstra di tengah keterbatasan.
Kades Samudi berharap ada solusi kebijakan agar tunjangan kepala desa dan perangkat tidak mengalami penurunan drastis, salah satunya melalui mekanisme penyesuaian atau kebijakan tambahan yang dapat diusulkan melalui pemerintah daerah.
“Meski Bojonegoro masih lebih baik dibanding daerah lain, dampak pemotongan anggaran ini tetap terasa. Harapannya ada solusi agar kesejahteraan perangkat desa tidak jatuh terlalu jauh,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Hj. Mitroatin mengakui bahwa pemangkasan anggaran memang menjadi pukulan berat bagi pemerintah desa.
Banyak rencana pembangunan dan program pemberdayaan masyarakat yang terpaksa tertunda akibat keterbatasan anggaran.
“Ini memang menyedihkan, karena ada program yang seharusnya bisa dilaksanakan akhirnya harus ditunda. Namun ini adalah ujian bersama, bukan hanya kepala desa, tetapi kita semua,” kata Mitroatin.
Ia menyebut kondisi serupa juga terjadi di berbagai daerah lain di Indonesia. Bahkan, beberapa daerah dengan APBD kecil mengalami tekanan fiskal yang jauh lebih berat dibanding Bojonegoro.
Mitroatin menekankan pentingnya ketahanan pangan sebagai langkah strategis menghadapi kondisi ekonomi yang tidak menentu.
Dia mengajak pemerintah desa untuk menggerakkan masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan guna menanam komoditas pangan seperti cabai, terong, dan sayuran lainnya.
“Ketahanan pangan sangat terasa manfaatnya. Mari kita budayakan menanam di pekarangan, agar masyarakat tetap kuat di tengah keterbatasan,” tegasnya.
Selain isu anggaran dan pangan, Mitroatin juga menyoroti persoalan sosial, seperti tingginya angka pernikahan dini di sejumlah wilayah.
Dirinya mendorong peran aktif kepala desa dan tokoh masyarakat untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada warga.
Seluruh aspirasi yang disampaikan dalam reses ini, lanjut Mitroatin, akan dibawa ke pembahasan Badan Anggaran DPRD dan dimasukkan dalam sistem perencanaan daerah melalui SIPD.
Dia berkomitmen untuk terus mengawal aspirasi masyarakat hingga ke tahap pembahasan anggaran.
“Terima kasih atas kepercayaan masyarakat Kedungadem dan Dapil IV. Insyaallah kepercayaan ini tidak akan saya sia-siakan. Jangan sungkan menyampaikan keluhan dan masukan, karena tugas saya adalah memperjuangkan kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (mia)
