BOJONEGORO — Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dari Fraksi PAN Bintang Nurani Rakyat (F-PANBNR), Moch. Choirul Anam, S.Pd., M.AP., menggelar reses Masa Sidang I Tahun 2026 di Dusun Slinggang, Desa Sidomulyo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, Jumat (6/2/2026).
Kegiatan ini menjadi ruang dialog terbuka antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menyerap aspirasi sekaligus memastikan pembangunan berjalan merata di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) IV (Bubulan, Sugihwaras, Kedungadem, Temayang, Gondang, dan Sekar).
Dalam sambutannya, Choirul Anam menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam menyampaikan berbagai persoalan di lingkungan masing-masing.
Menurutnya, masukan dari warga menjadi dasar penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.
“Agar pembangunan bisa merata dan tepat sasaran, masyarakat jangan ragu menyampaikan temuan atau keluhan. Semua aspirasi ini akan kami catat dan menjadi dokumen resmi yang dibahas hingga rapat paripurna DPRD,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa reses bukan sekedar agenda formal, melainkan sarana strategis untuk melihat kondisi riil di lapangan.
DPRD, kata dia, tidak boleh hanya bekerja di balik meja, tetapi harus hadir dan mendengar langsung suara rakyat.
“Mari berdialog untuk pembangunan yang lebih adil dan merata. Apa pun kebutuhan dan keluhan warga, sampaikan kepada kami agar bisa diperjuangkan bersama,” tegasnya.
Dalam sesi dialog, Khoyum, salah satu tokoh masyarakat, menyuarakan keprihatinan terkait praktik penangkapan burung liar menggunakan jaring.
Dia menilai cara tersebut berpotensi merusak ekosistem dan menyebabkan beberapa jenis burung, seperti perkutut dan burung liar lainnya, semakin langka.
Dirinya berharap adanya edukasi kepada masyarakat serta pengawasan dari pihak terkait agar kelestarian satwa tetap terjaga dan tidak punah akibat eksploitasi berlebihan.
Selain isu lingkungan, warga juga menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sejumlah warga menilai kualitas menu yang disajikan belum sepenuhnya mencerminkan standar gizi yang diharapkan dan dinilai belum sepadan dengan anggaran per porsi yang dialokasikan.
Keluhan yang disampaikan meliputi kualitas lauk hingga minimnya variasi menu.
Warga berharap program tersebut dievaluasi agar benar-benar memberikan manfaat maksimal, terutama bagi anak-anak sekolah sebagai penerima utama.
Menanggapi aspirasi tersebut, Choirul Anam menegaskan bahwa DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap seluruh program pemerintah, termasuk MBG.
Dia memastikan laporan warga akan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku.
“Kami akan berkoordinasi dengan komisi terkait untuk meminta klarifikasi dari pihak pelaksana. Jika perlu, pengawasan langsung di lapangan juga akan dilakukan,” tegasnya.
Reses berlangsung dalam suasana hangat, terbuka, dan penuh antusiasme.
Seluruh aspirasi warga akan dirangkum sebagai bahan pembahasan di DPRD Kabupaten Bojonegoro guna mendorong pembangunan yang lebih transparan, berkeadilan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (mia)
