BONE BOLANGO– Gelombang desakan terhadap penegakan hukum kembali menggema di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.
Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Bone Bolango menggelar aksi demonstrasi damai di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo, Kamis (26/2/2025).
Dalam aksi tersebut, massa menuntut Kejati Gorontalo bertindak tegas dan transparan mengusut berbagai dugaan kasus yang disebut-sebut menyeret keluarga dekat Bupati Bone Bolango.
Mereka menilai persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut integritas hukum dan kepercayaan publik.
Koordinator aksi, Iswan Malik, dalam orasinya menyampaikan kekecewaan atas situasi yang berkembang di Bone Bolango.
Ia menegaskan tidak boleh ada perlakuan khusus dalam proses hukum, siapa pun yang terlibat.
“Tidak ada ruang kompromi. Jika memang ada dugaan keterlibatan keluarga kepala daerah, maka harus diproses secara terbuka. Hukum tidak boleh tumpul ke atas dan tajam ke bawah,” tegas Iswan di hadapan massa aksi.
Menurutnya, Kejati Gorontalo harus membuktikan independensi dan profesionalisme dalam menangani setiap laporan yang berkembang di tengah masyarakat.
Salah satu tuntutan yang disuarakan massa adalah dugaan kasus penyalahgunaan narkoba yang disebut-sebut melibatkan putra Bupati Bone Bolango.
Iswan meminta aparat penegak hukum segera memanggil seluruh pihak yang diduga terkait dan melakukan pemeriksaan menyeluruh tanpa intervensi.
“Semua pihak harus diperiksa secara transparan. Jangan sampai ada kesan tebang pilih,” ujarnya.
Selain itu, massa juga menyoroti dugaan praktik suap proyek dan penyimpangan anggaran yang dikaitkan dengan keluarga dekat kepala daerah.
Aliansi mendesak Kejati melakukan audit menyeluruh terhadap dokumen proyek dan aliran anggaran yang diduga bermasalah.
“Jika memang ada indikasi pelanggaran, harus dibuka secara terang benderang. Jangan ada yang kebal hukum,” kata Iswan dalam orasinya.
Tuntutan berikutnya berkaitan dengan dugaan praktik jual beli jabatan dan nepotisme.
Massa menyoroti penempatan sejumlah kerabat dekat pada posisi strategis serta dugaan keterlibatan oknum aparatur sipil negara (ASN) dalam transaksi jabatan.
Bagi mereka, jabatan publik bukanlah hak istimewa keluarga pejabat.
“Jabatan negara bukan milik pribadi atau keluarga. Jika ada transaksi atau penyalahgunaan kewenangan, harus diusut tuntas,” tegas Iswan.
Aksi demonstrasi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan.
Massa berharap Kejati Gorontalo segera merespon tuntutan tersebut dengan langkah hukum yang konkret dan terbuka demi menjaga marwah penegakan hukum di Gorontalo.
Aliansi Masyarakat Peduli Bone Bolango menegaskan akan terus mengawal perkembangan kasus ini hingga ada kejelasan hukum yang pasti. (Tim Sembilan)
