BOJONEGORO – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus menunjukkan peran strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
Melalui sinergi lintas sektor, Polri memfasilitasi akses permodalan hingga penyerapan hasil panen guna memutus mata rantai tengkulak yang selama ini merugikan petani jagung Bojonegoro.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi yang digelar Polri bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Rapat berlangsung di Mabes Polri, Jumat (6/2/2026), dan diikuti secara daring oleh seluruh gugus tugas ketahanan pangan Polda se-Indonesia.
Rakor dipimpin Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol. Langgeng Purnomo.
Fokus utama pembahasan adalah penguatan ekosistem pertanian jagung pakan ternak dari hulu hingga hilir, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani binaan Polri di berbagai daerah.
“Indonesia berhasil tidak mengimpor jagung pakan ternak sepanjang 2025. Rapat koordinasi ini menjadi momentum konsolidasi agar strategi tahun 2026 bisa berjalan lebih optimal dan berkelanjutan,” ujar Brigjen Langgeng.
Di sektor hulu, Polri hadir sebagai jembatan antara kelompok tani (Poktan) jagung dengan lembaga perbankan.
Melalui kerja sama dengan Himbara, Polri memfasilitasi akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani yang terkendala permodalan.
Implementasi program ini telah dirasakan langsung oleh petani di sejumlah wilayah, seperti Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat.
Petani mendapatkan suntikan modal untuk kembali menanam jagung sekaligus memperluas lahan garapan.
Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, yang mewakili Himbara, mengungkapkan bahwa pada 2026 BRI telah menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun.
Dana tersebut dialokasikan untuk sektor pertanian, termasuk pengembangan ekosistem jagung nasional.
Tak hanya fokus pada permodalan, Polri juga berperan aktif menjaga stabilitas harga jagung di tingkat petani.
Melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Polri memastikan hasil panen tidak jatuh ke tangan tengkulak dengan harga murah.
Sebagai solusi konkret, Polri menggandeng Perum Bulog untuk menyerap hasil panen petani dengan harga sesuai ketetapan pemerintah.
Berdasarkan Surat Dinas Internal Bulog Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026, Bulog menargetkan pengadaan jagung sebanyak 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah tahun 2026 dengan harga Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami adalah memastikan harga di tingkat petani minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di sejumlah wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, petani sudah menikmati harga Rp6.400 per kilogram sesuai standar Bulog,” jelas Brigjen Langgeng.
Program kolaboratif ini juga diarahkan untuk mengoptimalkan lahan tidur agar menjadi lahan produktif.
Selain meningkatkan produksi jagung nasional, langkah ini diharapkan mampu membebaskan petani dari ketergantungan pada tengkulak serta menciptakan sistem pertanian yang lebih sehat dan berkeadilan.
Dengan pendampingan manajerial dan akses pembiayaan yang tepat, petani diharapkan mampu mengelola usaha taninya secara profesional, membayar pinjaman tepat waktu, serta meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.
Melalui rapat koordinasi ketahanan pangan tahun 2026 ini, Polri menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak sekaligus mewujudkan kesejahteraan petani jagung di seluruh Indonesia. (mia)
