BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro akhirnya turun tangan secara serius menyelesaikan kisruh Olimpiade Matematika tingkat SD/MI se-Bojonegoro yang berakhir ricuh pada Minggu (7/12/2025).
Keributan besar yang membuat kegiatan dihentikan paksa itu memicu gelombang protes para orang tua yang menuntut pengembalian biaya pendaftaran.
Pertemuan resmi digelar Selasa (9/12/2025) di Ruang Setyowati Gedung Lama Pemkab Bojonegoro, menghadirkan seluruh pihak terkait untuk mencari jalan keluar sekaligus memastikan pertanggungjawaban penyelenggara, Saryta Management.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menyampaikan dengan tegas bahwa penyelenggara terbukti melakukan sederet kesalahan fatal sejak awal. Mulai dari ketidaksesuaian jumlah peserta antara izin dan pelaksanaan, hingga persiapan teknis yang terbukti jauh dari memadai.
“Ini jadi pelajaran penting. Jika ada kegiatan serupa, aspek keamanan, medis, dan kelayakan acara harus benar-benar dipastikan,” tegas Wabup.
Pemkab pun memberikan ultimatum keras, pengembalian uang peserta wajib tuntas maksimal dua minggu. Jika tidak, kasus ini akan diserahkan ke pihak kepolisian.
Kapolsek Bojonegoro, AKP Agus Elfauzi, mengungkap fakta mengejutkan. Panitia awalnya mengurus izin untuk 1.000 peserta, namun dalam rapat internal justru mengaku jumlahnya meningkat menjadi 2.000. Ketidaksesuaian ini dinilai sebagai faktor pemicu kekacauan.
Polisi telah menurunkan 12 personel untuk pengamanan jalan, area parkir, dan lokasi kegiatan. Ketika kericuhan pecah, petugas ikut menenangkan massa dan menerima tuntutan resmi terkait pengembalian biaya.
“Jika kegiatan tidak sesuai kesepakatan, petugas berhak menghentikan acara. Massa cepat terurai, dan wali murid hanya meminta uang mereka dikembalikan,” ujarnya.
Di depan forum, penyelenggara sekaligus pemilik Saryta Management, Ita Puspitasari, membuat pengakuan mengejutkan bahwa seluruh data peserta dan barang panitia hilang dijarah orang tidak dikenal saat kericuhan.
Meski begitu, Ia menegaskan siap mengganti seluruh biaya pendaftaran berdasarkan data pengajuan dari guru atau sekolah.
“Semua data hilang. Tapi kami tetap mengembalikan seluruh uang pendaftaran. Proses sudah kami mulai sejak hari ini,” ungkap Ita.
Hingga saat pertemuan, sekitar Rp10 juta disebut telah dikembalikan. Untuk peserta mandiri, pengembalian akan disatukan melalui sekolah masing-masing.
Asisten I Setda Bojonegoro, Djoko Lukito, menilai olimpiade ini diselenggarakan tanpa profesionalisme dan tidak memenuhi standar kredibilitas.
“Yang pasti, uang peserta harus segera dikembalikan semuanya. Tidak boleh ada yang tertinggal,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Bojonegoro, Anwar Mukhtadho, menegaskan pihaknya akan mengeluarkan surat edaran agar kejadian serupa tidak terulang lagi.
“Ke depan, Dinas Pendidikan juga akan menyeleksi kualitas soal dan penyelenggaraan bagi event pendidikan yang melibatkan banyak peserta,” tandasnya. (mia)
