BOJONEGORO — Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Abdulloh Umar, menghadiri Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang digelar Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jumat (23/1/2026).
Forum strategis ini menjadi ruang awal penyelarasan arah pembangunan daerah agar semakin tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam forum tersebut, perencanaan pembangunan Bojonegoro 2027 difokuskan pada sejumlah isu penting, di antaranya pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, penguatan ketahanan pangan, pengendalian inflasi daerah, digitalisasi layanan publik, penanganan kebencanaan, serta percepatan reformasi birokrasi.
Abdulloh Umar menegaskan bahwa fokus perencanaan tersebut telah sejalan dengan RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025–2029, sekaligus mendukung arah kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur.
Menurutnya, konsistensi arah pembangunan menjadi kunci agar program yang dirancang benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Forum juga memaparkan sejumlah capaian makro pembangunan Kabupaten Bojonegoro yang menunjukkan tren positif.
Pada tahun 2025, angka kemiskinan tercatat 11,49 persen, turun 0,20 poin dibandingkan tahun 2024. Penurunan tersebut setara dengan berkurangnya 2.430 penduduk miskin, dari 147.330 jiwa (2024) menjadi 144.900 jiwa (2025).
Dari sisi kualitas sumber daya manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bojonegoro tahun 2025 mencapai 73,74, meningkat 0,99 poin dibandingkan tahun sebelumnya.
Capaian ini tercatat sebagai peningkatan IPM tertinggi se-Provinsi Jawa Timur, menandakan kemajuan signifikan di sektor pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.
Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga menunjukkan penurunan dari 4,42 persen pada 2024 menjadi 3,90 persen di tahun 2025.
Kondisi ini turut diperkuat oleh pertumbuhan ekonomi daerah yang tetap stabil.
Berdasarkan data BPS Triwulan III Tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro tercatat 6,39 persen dengan migas, sedangkan tanpa migas tumbuh 6,16 persen, mencerminkan penguatan sektor non migas sebagai penopang ekonomi daerah.
Dari aspek tata kelola pemerintahan, nilai SAKIP Kabupaten Bojonegoro tahun 2025 meningkat menjadi 74,02 dengan predikat BB.
Selain itu, Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) tahun 2024 mencapai 82,84, juga dengan predikat BB.
Prestasi lain yang mencuri perhatian adalah Indeks Pelayanan Publik tahun 2025 yang mencapai 4,68.
Capaian ini menempatkan Bojonegoro di peringkat ke-6 nasional dan ke-2 se-Jawa Timur, dengan predikat Pelayanan Prima.
Dalam kesempatan tersebut, Abdulloh Umar menekankan pentingnya pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD sebagai bagian integral dalam proses penyusunan RKPD.
Ia menyebutkan bahwa hingga saat ini, sebanyak 809 usulan kegiatan dari seluruh fraksi DPRD telah terinput dan terverifikasi dalam aplikasi SIPD RI.
“Kami berharap RKPD yang disusun tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput,” tegas Abdulloh Umar.
Dirinya juga mendorong agar hasil forum konsultasi publik ini mampu melahirkan kebijakan yang adaptif, inklusif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro secara berkelanjutan. (mia)
