BOJONEGORO — Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus mempertegas komitmennya dalam melindungi perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan.
Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), berbagai langkah strategis dilakukan secara berkelanjutan dengan menggandeng Forkopimda, stakeholder lintas sektor, hingga pemerintah desa.
Kepala DP3AKB Kabupaten Bojonegoro, Ahmad Hernowo, menyampaikan bahwa upaya pencegahan dilakukan secara masif melalui sosialisasi dan edukasi di lingkungan masyarakat maupun sekolah.
Edukasi tersebut difokuskan pada pencegahan kekerasan, peningkatan kesadaran, serta pembentukan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak.
“Selain edukasi, kami juga memperkuat kerja sama lintas lembaga, termasuk membentuk sekolah dan pondok pesantren ramah anak sebagai upaya pencegahan sejak dini,” ujar Hernowo.
Tak hanya itu, DP3AKB juga menggandeng Forum Anak Bojonegoro untuk mengoptimalkan peran anak sebagai pelopor dan pelapor kekerasan.
Sementara dengan Kementerian Agama (Kemenag), DP3AKB berkolaborasi dalam pembinaan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah (samawa) guna memperkuat ketahanan keluarga sebagai benteng utama pencegahan kekerasan.
Dalam aspek penanganan kasus, DP3AKB memperkuat sistem layanan yang cepat, profesional, dan mudah diakses dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).
UPTD PPA berlokasi di Jalan Pahlawan Nomor 1, tepat di seberang pintu masuk Gedung Pemkab Bojonegoro.
“Layanan pengaduan tidak hanya tersedia secara langsung, tetapi juga secara online melalui aplikasi Lapor Kepenak Bro (Lapor Kekerasan Perempuan dan Anak Bojonegoro) yang bisa diunduh di Google Play Store,” jelas Hernowo.
Berdasarkan data DP3AKB, jumlah laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Bojonegoro menunjukkan tren peningkatan setiap tahun.
Pada 2023 tercatat 33 kasus, terdiri dari 14 korban perempuan dan 19 anak. Angka tersebut naik menjadi 38 kasus pada 2024, dan kembali meningkat signifikan menjadi 49 kasus pada 2025 dengan rincian 25 perempuan dan 24 anak.
Meski terlihat meningkat, Hernowo menegaskan bahwa data tersebut tidak serta-merta menandakan kondisi yang semakin memburuk.
Justru, hal itu menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berani melapor terhadap kasus kekerasan yang sebelumnya kerap tersembunyi.
“Kenaikan angka laporan ini menjadi indikator bahwa akses pengaduan semakin mudah dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga meningkat,” tegasnya.
Ia menambahkan, isu kekerasan merupakan persoalan lintas sektor sehingga penanganannya membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, sosial, hingga pemerintah desa.
DP3AKB pun mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan apabila mengetahui, melihat, atau mengalami tindak kekerasan.
Dengan sinergi antara pemerintah, lembaga masyarakat, dan partisipasi aktif warga, Pemkab Bojonegoro optimistis mampu menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi seluruh perempuan dan anak. (mia)
