BOJONEGORO – Semangat kesetaraan menggema dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-13 Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Bojonegoro (PDKB) yang digelar di Desa Lengkong, Kecamatan Balen, Minggu (5/4/2026).
Momentum ini penegasan komitmen bersama untuk menghapus sekat antara penyandang disabilitas dan masyarakat umum, menuju Bojonegoro yang lebih inklusif.
Beragam kegiatan sosial dan pemberdayaan mewarnai peringatan tersebut.
Mulai dari penyaluran bantuan sosial untuk anak yatim dan penyandang disabilitas, layanan cek kesehatan gratis, pameran produk UMKM, hingga operasi pasar murah yang disambut antusias warga.
Ketua PDKB Bojonegoro, Sanawi, menyampaikan rasa haru sekaligus optimisme atas meningkatnya kepedulian masyarakat dan dukungan pemerintah terhadap penyandang disabilitas.
Menurutnya, cita-cita besar yang terus diperjuangkan adalah menjadikan Bojonegoro sebagai daerah tanpa diskriminasi.
“Kami ingin Bojonegoro menjadi kota tanpa perbedaan. Semua memiliki hak yang sama. Dengan adanya Perda Disabilitas, semoga tidak ada lagi diskriminasi,” tegasnya.
Sanawi juga mengisahkan perjalanan panjang PDKB yang lahir dari semangat perjuangan kolektif di Kediri, hingga kini mampu berdiri mandiri di Bojonegoro sebagai wadah advokasi dan pendampingan bagi penyandang disabilitas.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Bojonegoro, Agus Susetyo Hardiyanto, yang hadir mewakili Bupati, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat perlindungan bagi kelompok rentan di tahun 2026.
Ia menjelaskan, pemerintah tengah memaksimalkan pembaruan data tunggal sosial ekonomi nasional agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran.
“Kami menyasar seluruh masyarakat rentan. Data terus diperbaiki dengan melibatkan perangkat desa dan kader, agar bantuan benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Tak hanya fokus pada bantuan sosial, Pemkab Bojonegoro juga mendorong kemandirian melalui berbagai program pemberdayaan.
Di antaranya pelatihan keterampilan seperti menjahit dan tata rias, penyediaan alat bantu disabilitas, serta jaminan sosial bagi kelompok non produktif seperti lansia dan penderita penyakit kronis.
Menariknya, kegiatan ini juga dirangkai dengan halal bihalal di bulan Syawal, sehingga menjadi ruang silaturahmi sekaligus dialog terbuka antara pemerintah dan komunitas disabilitas.
Agus menegaskan pentingnya komunikasi berkelanjutan agar setiap kebijakan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.
“Semakin sering kita bertemu, semakin kuat hubungan dan pemahaman kita. Pemerintah selalu terbuka untuk berdiskusi demi Bojonegoro yang inklusif,” pungkasnya. (mia)
