LAMONGAN – Kepolisian Republik Indonesia (Polri semakin menunjukkan peran strategisnya dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Salah satu langkah konkret yang terus diperkuat adalah pengembangan ekosistem pertanian jagung pakan ternak yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, demi meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memutus dominasi tengkulak.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi lintas sektor yang digelar di Mabes Polri, Jumat (6/2/2025).
Rapat ini melibatkan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pengawasan Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), dan diikuti secara daring oleh seluruh gugus tugas ketahanan pangan Polda se-Indonesia.
Rakor dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri yang juga menjabat Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol Langgeng Purnomo.
Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga untuk menjaga keberlanjutan capaian strategis nasional di sektor pangan.
“Berdasarkan evaluasi kinerja tahun sebelumnya, Alhamdulillah pada 2025 Indonesia berhasil tidak melakukan impor jagung pakan ternak.
Rapat ini menjadi momentum untuk merumuskan strategi agar capaian tersebut bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan pada 2026,” ujar Brigjen Langgeng.
Di sektor hulu, Polri mengambil peran aktif sebagai jembatan antara kelompok tani dan lembaga perbankan.
Melalui fasilitasi akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bersama Himbara, petani jagung binaan Polri kini lebih mudah memperoleh permodalan untuk meningkatkan produksi dan memperluas lahan tanam.
Program ini telah berjalan di sejumlah daerah, seperti Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat, di mana petani mendapatkan dukungan pembiayaan untuk kembali menanam jagung secara berkelanjutan dan berorientasi pasar.
Senior Vice President BRI Danang Andi Wijanarko, yang mewakili Himbara, menyampaikan bahwa pada tahun 2026 BRI menyiapkan plafon KUR Mikro sebesar Rp180 triliun, termasuk untuk mendukung sektor pertanian dan penguatan ekosistem jagung nasional.
Tak hanya soal modal, Polri juga memastikan stabilitas harga jagung di tingkat petani. Melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Polri berupaya agar hasil panen tidak lagi dikuasai tengkulak dengan harga murah.
Sebagai langkah nyata, Polri menggandeng Perum Bulog untuk menyerap jagung petani sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
Berdasarkan surat dinas internal Bulog tertanggal 12 Januari 2026, target pengadaan jagung tahun 2026 ditetapkan sebesar 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah, dengan harga Rp6.400 per kilogram.
“Fokus utama kami adalah memastikan harga jagung di tingkat petani tidak jatuh di bawah HPP. Di sejumlah daerah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini sudah berjalan dengan pembelian sesuai standar Bulog,” tegas Brigjen Langgeng.
Program penguatan ekosistem jagung ini juga diarahkan untuk mengoptimalkan lahan tidur, meningkatkan produktivitas pertanian, serta membangun kemandirian petani agar mampu mengelola usaha tani secara profesional dan berkelanjutan.
Dengan pendampingan manajerial, akses permodalan, dan kepastian pasar, Polri optimistis petani mampu meningkatkan pendapatan, memenuhi kewajiban pembiayaan tepat waktu, serta berkontribusi langsung dalam memperkuat produksi jagung nasional.
Melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga, Polri berharap ekosistem pertanian jagung pakan ternak di Indonesia semakin kokoh dan menjadi pilar utama ketahanan pangan nasional pada 2026 dan tahun-tahun mendatang. (epr)
