BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus memperkuat strategi ketahanan pangan sebagai langkah antisipasi menghadapi dinamika ekonomi global dan perubahan iklim.
Upaya tersebut menjadi fokus utama dalam agenda koordinasi teknis yang digelar Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro pada Senin (16/3/2026).
Kegiatan ini melibatkan jajaran pimpinan daerah bersama 232 Koordinator Penyuluh (Korlu) dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) guna memastikan kesiapan sektor pertanian Bojonegoro menghadapi tantangan ekonomi dan iklim di masa mendatang.
Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah hadir langsung memberikan arahan strategis terkait kondisi ekonomi global yang saat ini dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah dunia yang mencapai sekitar US$101 per barel.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memicu kenaikan harga pupuk serta menekan daya beli masyarakat.
Oleh karena itu, peran penyuluh pertanian dinilai sangat penting sebagai ujung tombak dalam mendampingi petani di lapangan.
Dalam kegiatan tersebut, Nurul Azizah didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro, Zaenal Fanani, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro, Chusaifi Ivan Rachmanto.
Agenda koordinasi tersebut juga menghadirkan narasumber Maria dari Lembaga Pengembangan Kerjasama dan Usaha ITN Malang yang memberikan pemaparan teknis kepada para peserta terkait penguatan sektor pertanian di Bojonegoro.
Strategi Daerah Menghadapi Tantangan Pertanian
Dalam arahannya, Wakil Bupati Bojonegoro menegaskan beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan daerah.
Salah satu prioritas utama adalah optimalisasi Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Saat ini luas lahan yang terlindungi di Bojonegoro baru mencapai sekitar 43.000 hektare, sementara target dari pemerintah pusat mencapai 93.000 hektare.
Untuk itu, diperlukan sinkronisasi data yang lebih intensif antara DKPP dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang agar perencanaan tata ruang dan perlindungan lahan pertanian dapat berjalan selaras.
Selain itu, pemerintah juga menyoroti potensi dampak musim kemarau yang diprediksi mulai terjadi pada April dan mencapai puncaknya pada Juni mendatang.
Para penyuluh pertanian diminta aktif memberikan edukasi kepada petani agar menyesuaikan jenis komoditas yang ditanam dengan kondisi ketersediaan air sehingga risiko gagal panen dapat diminimalkan.
Dorong Elektrifikasi Pertanian
Upaya lain yang didorong oleh pemerintah daerah adalah efisiensi biaya produksi melalui elektrifikasi alat pertanian.
Pemanfaatan pompa air berbasis listrik dinilai mampu menekan biaya operasional petani secara signifikan.
Jika sebelumnya biaya penggunaan mesin berbahan bakar minyak bisa mencapai sekitar Rp2,9 juta per hektare, penggunaan pompa listrik diperkirakan dapat menurunkannya hingga sekitar Rp1,1 juta per hektare.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi sekaligus menjaga keberlanjutan sektor pertanian di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menilai keberhasilan sektor pertanian menjadi kunci penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Meski saat ini para penyuluh pertanian secara administratif berada di bawah naungan pemerintah pusat, Pemkab Bojonegoro berharap koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah tetap berjalan kuat.
Sinergi tersebut dinilai sangat penting agar berbagai program pertanian dapat benar-benar menyentuh kebutuhan petani di lapangan.
Dengan dukungan para penyuluh serta komitmen pemerintah daerah, Bojonegoro optimistis mampu menjaga keberlanjutan sektor agraria sekaligus memperkuat ketahanan pangan demi kesejahteraan masyarakat. (Pro/mia)
