BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menunjukkan keseriusannya dalam menangani persoalan sampah dengan menggerakkan aksi nyata hingga ke tingkat desa.
Komitmen ini ditegaskan melalui Surat Edaran (SE) Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, yang menginstruksikan pelaksanaan kerja bakti terjadwal mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD) hingga pemerintahan desa.
Kebijakan tersebut tidak dimaksudkan sebagai kegiatan simbolis semata, melainkan bagian dari upaya sistematis dan berkelanjutan dalam menjaga kebersihan lingkungan di Bojonegoro.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bojonegoro, Luluk Alifah, menegaskan bahwa kerja bakti yang digerakkan secara rutin menjadi instrumen penting dalam mencegah persoalan lingkungan, khususnya penumpukan sampah dan genangan air.
“Kerja bakti ini bukan sekadar seremonial. Ini merupakan gerakan terstruktur agar saluran drainase, fasilitas umum, dan titik rawan sampah selalu bersih, terawat, dan tertangani secara bersama-sama,” ujarnya.
DLH Bojonegoro, lanjut Luluk, berkomitmen penuh mendukung kebijakan nasional terkait pengurangan dan penanganan sampah.
Langkah ini menjadi tindak lanjut konkret dalam mewujudkan tata kelola lingkungan yang bersih, sehat, serta berkelanjutan.
Untuk memperkuat gerakan tersebut, Pemkab Bojonegoro menyiapkan sejumlah strategi.
Di antaranya dengan mengoptimalkan peran Bank Sampah dan TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle), sekaligus memperkuat fasilitas pengolahan sampah berbasis komunitas.
Tujuannya agar sampah dapat ditangani di lingkungan sekitar dan tidak seluruhnya berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Selain itu, edukasi kepada masyarakat terus digencarkan, mulai dari kampanye pemilahan sampah sejak dari rumah, hingga ajakan mengurangi penggunaan produk sekali pakai yang berpotensi menambah timbulan sampah.
Keberhasilan pengelolaan sampah di tingkat kabupaten, menurut Luluk, tidak bisa dicapai oleh satu pihak saja.
Diperlukan sinergi lintas sektor antara OPD, pemerintah desa, serta keterlibatan aktif masyarakat agar program berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Partisipasi warga menjadi kunci utama. Kalau masyarakat ikut terlibat, gerakan ini tidak akan berhenti di atas kertas, tapi benar-benar terasa dampaknya,” tegasnya.
Melalui langkah strategis dan kolaboratif tersebut, Pemkab Bojonegoro optimistis mampu menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman, sekaligus membuktikan peran daerah dalam menyukseskan agenda nasional pengelolaan lingkungan demi mewujudkan Bojonegoro yang Bahagia, Makmur, dan Membanggakan. (mia)
