BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus mematangkan strategi untuk memperkuat sektor pangan di tengah ancaman krisis ekonomi global dan dampak perubahan iklim.
Salah satu langkah besar yang disiapkan adalah memperluas perlindungan lahan sawah agar masuk dalam skema Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah saat rapat koordinasi evaluasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro yang digelar di Pendopo Malowopati, Senin (16/3/2026).
Dalam forum tersebut, Pemkab Bojonegoro menargetkan sekitar 87 persen lahan sawah di daerahnya dapat masuk dalam kawasan LP2B.
Kebijakan ini dipandang sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah, terutama di tengah fluktuasi harga energi dunia yang berpotensi memicu kenaikan harga barang dan menekan daya beli masyarakat Bojonegoro.
Menurut Nurul Azizah, ketahanan pangan menjadi salah satu sektor paling vital yang harus dijaga agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak ekonomi global.
Saat ini, luas lahan sawah yang telah masuk dalam perlindungan LP2B di Bojonegoro baru sekitar 43.000 hektare.
Sementara target yang ditetapkan pemerintah pusat untuk wilayah Bojonegoro mencapai 93.000 hektare.
Artinya, pemerintah daerah harus meningkatkan luas perlindungan lahan lebih dari dua kali lipat dalam beberapa tahun ke depan.
Nurul Azizah menegaskan bahwa upaya tersebut tidak sekadar memenuhi target angka, tetapi merupakan bagian dari upaya menjaga masa depan ketahanan pangan masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi data antara kondisi lahan di lapangan dengan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang proses pembaruannya dijadwalkan mulai April mendatang.
Untuk memastikan data yang digunakan benar-benar akurat, Pemkab Bojonegoro mengerahkan 235 Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) untuk melakukan geotagging terhadap sekitar 270.000 petani yang tersebar di berbagai kecamatan.
Pendataan berbasis titik koordinat tersebut diharapkan mampu menghasilkan peta pertanian yang lebih presisi, sekaligus membantu pemerintah merancang kebijakan pangan yang tepat sasaran.
Meski secara administratif para PPL saat ini berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, Nurul Azizah meminta para penyuluh tetap bekerja maksimal untuk masyarakat Bojonegoro.
Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada sekat antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya memperkuat sektor pertanian.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro, Zaenal Fanani, mengingatkan adanya tantangan besar yang akan dihadapi petani dalam beberapa bulan ke depan, khususnya menjelang puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Juni 2026.
Para penyuluh diminta aktif memberikan edukasi kepada petani agar memilih komoditas tanaman yang sesuai dengan kondisi ketersediaan air. Langkah ini penting untuk meminimalkan potensi kerugian akibat kekeringan.
Selain memperluas perlindungan lahan, Pemkab Bojonegoro juga mulai mendorong efisiensi biaya produksi pertanian melalui program elektrifikasi alat pertanian.
Salah satu inovasi yang tengah dikaji adalah penggunaan pompa air bertenaga listrik sebagai alternatif mesin diesel yang selama ini bergantung pada bahan bakar minyak.
Penggunaan teknologi tersebut dinilai lebih hemat biaya sekaligus mampu mengurangi ketergantungan petani terhadap fluktuasi harga BBM.
Melalui kombinasi kebijakan perlindungan lahan pertanian, pendataan petani berbasis geotagging, serta efisiensi teknologi produksi, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro optimistis mampu mempertahankan posisinya sebagai salah satu lumbung pangan utama di Jawa Timur, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah di tengah ketidakpastian global. (mia)
