BOJONEGORO – Kabupaten Bojonegoro menjadi pusat perhatian nasional dengan kehadiran Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), dalam kunjungan kerja yang sarat semangat percepatan layanan sosial dan pengentasan kemiskinan, Rabu (21/1/2026).
Dalam kunjungannya, Gus Ipul menghadiri dua agenda strategis, yakni Sosialisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Pendopo Malowopati, serta peninjauan Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 36 Bojonegoro di Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander.
Sosialisasi DTSEN di Pendopo Malowopati diikuti sekitar 700 peserta, yang terdiri dari camat, kepala desa, serta perwakilan SDM Program Keluarga Harapan (PKH) se-Kabupaten Bojonegoro.
Tingginya partisipasi menunjukkan keseriusan daerah dalam menyambut transformasi besar sistem data sosial nasional.
DTSEN sendiri merupakan basis data terpadu yang dirancang untuk memastikan penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran, efisien, transparan, dan berkeadilan, dengan pendekatan yang dinamis dan mutakhir.
Dalam sambutannya, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan bahwa DTSEN telah mulai digunakan sebagai landasan berbagai program daerah, termasuk Sekolah Rakyat.
Ia menekankan pentingnya menggeser pola bantuan dari sekadar memberi menjadi membangun kemandirian keluarga.
“Pak Mensos, yang kami inginkan adalah bagaimana membangun kemandirian. Kami tidak ingin masyarakat terbiasa tangan di bawah. Prioritas kami adalah program kemandirian keluarga melalui Gayatri, agar masyarakat punya penghasilan harian dan terbiasa menabung,” tegas Bupati.
Setyo Wahono juga menyampaikan bahwa Pemkab Bojonegoro terus memperbaiki validasi data melalui kolaborasi dengan BPS dan pemerintah desa, termasuk pendataan lapangan yang langsung menyasar rumah warga miskin.
Dalam arahannya, Mensos Gus Ipul menegaskan bahwa data adalah fondasi utama dalam penanganan kemiskinan dan perlindungan sosial.
“Semua dimulai dari data, dan semuanya untuk rakyat,” ujar Gus Ipul.
Dia menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan Program Strategis Nasional yang dirancang untuk menjangkau keluarga paling rentan atau the invisible people, sebagai bentuk nyata amanat konstitusi untuk melindungi fakir miskin dan anak terlantar.
Menurutnya, penanganan kemiskinan harus dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan, dengan peran aktif seluruh elemen hingga tingkat desa.
“Data memang tidak pernah 100 persen sempurna. Tapi dengan transparansi, keterbukaan, dan keterlibatan desa, data bisa menjadi jauh lebih akurat,” jelasnya.
Gus Ipul pun mengajak seluruh camat dan kepala desa untuk menjaga kualitas data sosial.
“Kalau datanya akurat, bantuan akan lebih tepat sasaran. Mari kita kerjakan bersama,” tandasnya.
Mensos mengaku optimistis melihat keseriusan Bojonegoro dalam menjalankan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Sekolah Rakyat dinilai menjadi pilar penting dalam mencetak generasi Bojonegoro dari keluarga miskin dan rentan, sekaligus investasi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.
Kunjungan kerja Mensos ini semakin memperkuat komitmen kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, hingga desa dalam memperkuat kualitas data sosial, mempercepat penjangkauan keluarga miskin, mengoptimalkan Sekolah Rakyat, mendorong program kemandirian keluarga.
Dengan sinergi yang solid, Kabupaten Bojonegoro menyatakan kesiapan untuk bergerak menuju masyarakat yang lebih mandiri, berdaya, dan sejahtera. (Pro/mia)
