BOJONEGORO — Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Linmas Tahun 2025 sekaligus menyusun rencana penyaluran BKK Linmas Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Malowopati, Senin (15/12/2025).
Rakor ini diikuti oleh Kepala Seksi Pemerintahan Desa (Kasipem) serta perwakilan Sekretaris Desa (Sekdes) dari 28 kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro.
Forum ini menjadi wadah strategis untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan anggaran BKK Linmas sekaligus memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan di tingkat desa.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, dalam arahannya menekankan dua isu penting yang menjadi perhatian pemerintah daerah ke depan. Pertama, perlunya validasi data tunggal di tingkat desa. Kedua, pengawasan ketat terhadap perizinan bangunan agar selaras dengan tata kelola pembangunan daerah.
Menurut Nurul Azizah, tantangan fiskal ke depan tidak ringan. Adanya potensi pengurangan Dana Desa (DD) serta penurunan postur APBD Kabupaten Bojonegoro menuntut pemerintah lebih selektif dan presisi dalam menyusun program.
“Ke depan kita harus bekerja dengan data yang benar-benar valid. Kita membutuhkan satu data tentang kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, anak-anak yang tidak sekolah, serta masyarakat yang memiliki sawah. Lima data ini harus dikerjakan dan diperbarui oleh Kader Bojonegoro,” tegasnya.
Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Satpol PP Bojonegoro, Arief Nanang, menjelaskan bahwa Rakor ini menjadi bagian penting dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BKK Linmas sebagai bentuk komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi anggaran.
Ia menegaskan bahwa BKK Linmas merupakan kebijakan inovatif Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di desa.
“BKK Linmas ini bukan honor, melainkan dana operasional. Dana diberikan kepada anggota Linmas yang benar-benar bekerja dan menjalankan tugas di lapangan. Tujuannya agar kinerja Linmas semakin optimal,” jelas Arief Nanang.
Dirinya juga menyampaikan kebanggaannya atas capaian pemberdayaan Linmas di desa-desa Bojonegoro yang dinilai berjalan baik.
“Bahkan, program tersebut telah mendapatkan apresiasi dan penghargaan di tingkat Provinsi Jawa Timur,” ungkapnya.
Dengan evaluasi menyeluruh dan perencanaan yang matang, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap penyaluran BKK Linmas Tahun 2026 dapat berjalan lebih lancar, tepat sasaran, serta mampu memperkuat peran Linmas dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan desa. (mia)
