GRESIK – Pemerintah Kabupaten Gresik tancap gas memperkuat kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Lewat forum Rembuk Akur Menuju Gresik Maju yang digelar di Kantor Bupati Gresik, Kamis (2/4/2026), seluruh pihak dikumpulkan untuk menyatukan persepsi sekaligus mempertegas standar pelaksanaan di lapangan.
Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif, menegaskan forum ini ruang diskusi terbuka yang menuntut keterlibatan aktif semua pihak.
“Ini forum dua arah. Semua harus satu frekuensi, mulai dari pemerintah, mitra, hingga pengawas,” tegasnya.
Saat ini, terdapat sekitar 132 dapur MBG di Gresik. Sebanyak 112 dapur sudah beroperasi, sementara sisanya masih dalam tahap persiapan.
Namun, Pemkab Gresik kini mengalihkan fokus dari hanya jumlah menuju kualitas yang lebih terukur.
Mulai dari standar gizi makanan, pengelolaan keuangan, hingga operasional dapur menjadi perhatian serius.
Wabup Alif mengingatkan bahwa program ini menggunakan anggaran negara, sehingga wajib dikelola secara transparan dan akuntabel.
Untuk menjaga mutu, Pemkab Gresik telah membentuk Satgas MBG yang bertugas mengawasi langsung di lapangan.
Satgas ini bahkan memiliki kewenangan memberikan rekomendasi evaluasi hingga penutupan dapur yang tidak memenuhi standar.
“Kalau sudah bagus kita apresiasi, tapi kalau tidak sesuai standar bisa direkomendasikan untuk ditutup,” ujarnya tegas.
Tak hanya itu, setiap dapur juga diwajibkan memenuhi standar laik higienis sanitasi (SLHS) maksimal dalam waktu tiga bulan sejak beroperasi. Jika gagal, sanksi penghentian sementara siap diberlakukan.
Di sisi lain, Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Muchammad Zaifuddin, menyoroti masih lemahnya komunikasi antar unsur pelaksana di tingkat dapur.
Menurutnya, koordinasi antara kepala SPPG, mitra, tim akuntansi, dan agen menjadi kunci utama keberhasilan program.
“Kalau komunikasi tidak jalan, pelaksanaan di lapangan pasti bermasalah,” ungkapnya.
Selain itu, tantangan lain juga datang dari perbedaan harga bahan pangan antar wilayah, khususnya di kawasan kepulauan. Hal ini berdampak pada keseragaman kualitas menu.
Koordinator Wilayah MBG Gresik, Syahrir Mujib, menambahkan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme program juga menjadi tantangan tersendiri.
Minimnya informasi sering memicu perbandingan antar dapur yang berujung pada persepsi negatif.
Karena itu, transparansi dan komunikasi dinilai menjadi faktor penting.
“Masyarakat sekarang kritis. Informasi harus terbuka agar tidak terjadi salah paham,” jelasnya.
Pemkab Gresik juga membuka ruang kolaborasi, termasuk bagi dapur yang belum memiliki fasilitas pengelolaan limbah memadai.
Pendampingan akan diberikan, selama tetap memenuhi standar lingkungan dan kesehatan.
Di akhir kegiatan, Wabup Alif menegaskan bahwa penguatan standar dan pengawasan akan terus dilakukan secara konsisten.
“Kita tidak mencari kesalahan, tapi memastikan semua berjalan benar. Dengan sinergi kuat, MBG di Gresik bisa berjalan optimal,” pungkasnya. (Dn)
