BOJONEGORO — Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menegaskan komitmennya dalam mendorong pemerataan kesejahteraan melalui berbagai program strategis yang difokuskan pada layanan dasar.
Sepanjang tahun 2025, sejumlah indikator kinerja menunjukkan capaian yang positif dan berdampak langsung bagi masyarakat Bojonegoro.
Hal tersebut tercermin dalam Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD) Tahun 2025 yang dirilis Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.
Dokumen ini memuat gambaran menyeluruh terkait kinerja makro, pelayanan dasar, realisasi anggaran, hingga inovasi daerah yang telah dijalankan.
Kepala Bagian Pemerintahan Setda Bojonegoro, Dilli Tri Wibowo, menjelaskan bahwa RLPPD merupakan bentuk transparansi sekaligus pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik.
“RLPPD ini menjadi sarana keterbukaan informasi agar masyarakat mengetahui sejauh mana kinerja pemerintah, sekaligus memperkuat akuntabilitas,” ujarnya, Selasa (1/4/2026).
Dari sisi keuangan daerah, realisasi pendapatan Bojonegoro tahun 2025 tercatat melampaui target.
Dari anggaran sekitar Rp5,85 triliun, realisasi mencapai lebih dari Rp6,46 triliun atau 110,51 persen.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menunjukkan tren positif dengan capaian di atas target, begitu pula pendapatan transfer.
Sementara itu, realisasi belanja daerah berada di angka 81,50 persen dari total anggaran Rp7,87 triliun.
Belanja operasi, belanja modal, hingga belanja transfer tetap menjadi instrumen utama dalam mendorong pembangunan dan pelayanan publik.
Tak hanya itu, kinerja Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga mendapat pengakuan dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Selain itu, hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) menunjukkan status kinerja tinggi dengan peringkat 13 secara nasional.
Di sektor inovasi, Bojonegoro terus menunjukkan terobosan di berbagai bidang.
Mulai dari layanan kesehatan berbasis digital seperti Smart Hospital (SMASH), program sosial seperti SAPA BUPATI, hingga inovasi pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat berbasis teknologi dan partisipasi warga.
Berbagai inovasi tersebut mencakup sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, pertanian, hingga tata kelola desa.
Hal ini menjadi bukti bahwa arah pembangunan Bojonegoro tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
Melalui publikasi RLPPD, pemerintah daerah juga membuka ruang partisipasi publik.
Masyarakat diharapkan dapat ikut mengawal jalannya pembangunan melalui masukan dan pengawasan.
Ke depan, Pemkab Bojonegoro berkomitmen menjadikan LPPD sebagai instrumen evaluasi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta memastikan kesejahteraan masyarakat terus meningkat secara merata. (mia)
