BOJONEGORO — Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menegaskan pentingnya efisiensi energi dan anggaran dalam apel pagi yang digelar di halaman Gedung Putih Pemkab Bojonegoro, Rabu (1/4/2026).
Dalam arahannya, Wabup Bojonegoro menyoroti dampak dinamika geopolitik global terhadap kondisi dalam negeri, khususnya sektor energi.
Ia menyebut konflik internasional, seperti yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran, turut memengaruhi stabilitas energi dunia yang berimbas hingga ke Indonesia.
“Situasi global saat ini berdampak langsung pada sektor energi nasional. Karena itu, pemerintah daerah harus mengambil langkah strategis untuk penghematan energi dan anggaran,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut arahan pemerintah pusat, Pemkab Bojonegoro mendorong perubahan pola mobilitas masyarakat dan aparatur sipil negara (ASN).
Salah satunya dengan mengutamakan penggunaan transportasi umum serta sepeda untuk perjalanan jarak pendek.
“Untuk jarak di bawah 7 kilometer, kami dorong penggunaan sepeda atau transportasi umum sebagai bagian dari upaya efisiensi,” ujarnya.
Kebijakan ini juga sudah mulai diterapkan melalui program bersepeda setiap hari Senin yang dilanjutkan dengan apel pagi.
Langkah ini tidak hanya bertujuan menghemat energi, tetapi juga mendukung gaya hidup sehat dan ramah lingkungan.
Terkait sistem kerja, Wabup memastikan bahwa kebijakan Work From Home (WFH) belum diberlakukan di lingkungan Pemkab Bojonegoro.
Namun demikian, pihaknya tetap menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat.
“WFH belum diperlukan saat ini. Tetapi jika nanti ada kebijakan resmi, ASN tetap harus bekerja secara efektif dengan prinsip efisiensi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Nurul Azizah juga menyinggung kondisi energi nasional yang sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak dunia.
Dia memastikan pemerintah pusat akan melakukan penyesuaian kebijakan sesuai perkembangan tersebut.
Sementara itu, terkait sempat terjadinya kelangkaan LPG 3 kilogram menjelang hari raya, Wabup menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan keterlambatan distribusi akibat faktor cuaca.
Kondisi ini membuat stok di tingkat agen dan pangkalan menipis, sehingga harga sempat melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).
Sebagai solusi, Pemkab Bojonegoro telah mengambil langkah cepat dengan mengajukan tambahan kuota LPG sebesar 10 persen.
Selain itu, operasi pasar murah juga digelar di sejumlah kecamatan dan akan diperluas ke wilayah lain.
“Saat ini Pertamina masih melakukan evaluasi terkait penambahan kuota LPG tersebut,” tambahnya.
Di akhir arahannya, Wabup menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan fiskal melalui kebijakan efisiensi yang konkret.
Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta melakukan penghematan secara menyeluruh.
Langkah-langkah tersebut meliputi pemangkasan anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen, efisiensi belanja makan dan minum, serta pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM), termasuk dalam operasional kendaraan dinas.
“Semua ini dilakukan untuk menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus mendukung kebijakan nasional dalam menghadapi tantangan energi global,” pungkasnya. (mia)
