MAKASSAR – Gelombang penolakan terhadap rencana relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Makassar pecah.
Aliansi Rakyat Mandiri Indonesia (ARMI) Makassar menggelar aksi damai besar-besaran pada Jumat (06/03/2026), menuntut keadilan atas nasib ratusan pedagang yang terancam kehilangan piring nasi mereka.
Mulai pukul 09.30 WITA, massa bergerak dari halaman Kantor Wali Kota Makassar menuju gedung DPRD.
Sambil membentangkan spanduk tuntutan, para pedagang dari ikon wisata Pantai Losari hingga GOR Sudiang Makassar bersatu menyuarakan kegelisahan yang sama, yaitu relokasi tanpa solusi adalah pengusiran halus.
“Kami Bukan Penjahat, Kami Hanya Mencari Nafkah,”
Koordinator Pedagang Asongan Pantai Losari, Mace Yanti, menegaskan bahwa pedagang sebenarnya tidak anti penataan.
Mereka paham pentingnya kota yang bersih dan indah, namun keindahan tidak boleh dibangun di atas penderitaan rakyat kecil.
“Kita tidak menentang penataan kota, tapi butuh perhatian yang sama. Relokasi tanpa persiapan matang hanya akan mematikan sumber penghidupan kami yang sudah dijalani bertahun-tahun,” tegas Mace Yanti dalam orasinya.
Sementara, Ketua LMND Sulsel, Muh. Herul, menyoroti bahwa tindakan pemerintah harus berpijak pada Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan layak.
Selain itu, UU Nomor 20 Tahun 2028 tentang UMKM mewajibkan pemerintah untuk melindungi, bukan menindas usaha mikro.
Dipimpin oleh Rafli Maulana, ST, bersama tokoh aktivis Virdaus (SRMI), aliansi ini meluncurkan lima tuntutan tajam kepada Pemkot Makassar antara lain, menolak relokasi tanpa musyawarah terbuka dan transparan.
Menolak penempatan di lokasi baru atau area kelolaan PT Pamos dinilai tidak siap dan tidak sesuai karakter usaha kecil.
PKL adalah bagian dari nyawa dan budaya Kota Makassar yang harus dilindungi, bukan diusir.
Menuntut perlakuan adil bagi seluruh pelaku usaha kecil.
Mendesak pihak keamanan dan instansi terkait untuk berhenti menekan pedagang di lapangan.
Hingga aksi berakhir, suasana tetap kondusif, namun pesan yang dikirimkan sangat jelas yakni, PKL Makassar siap menjadi mitra pembangunan, asalkan suara mereka tidak dibungkam dan perut mereka tetap terisi. (Tim Sembilan)
