Beranda Infotaiment Komisi C DPRD Bojonegoro Minta Perencanaan APBD 2026 Lebih Realistis

Komisi C DPRD Bojonegoro Minta Perencanaan APBD 2026 Lebih Realistis

BOJONEGORO – Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat kerja guna membahas capaian realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 sekaligus memetakan proyeksi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, Jumat (9/1/2026).

Agenda ini menjadi bagian penting dari fungsi pengawasan DPRD Bojonegoro terhadap tata kelola keuangan daerah.

Dalam rapat tersebut, Komisi C DPRD Bojonegoro secara mendalam mencermati kinerja pendapatan dan belanja daerah sepanjang tahun 2025.

Pembahasan difokuskan pada efektivitas pelaksanaan program serta tingkat serapan anggaran di masing-masing perangkat daerah yang menjadi mitra kerja Komisi C.

Komisi C DPRD Bojonegoro menilai evaluasi realisasi APBD 2025 penting untuk memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai perencanaan, target yang ditetapkan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan evaluasi tersebut, diharapkan tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan program maupun penggunaan anggaran.

Selain menilai capaian, Komisi C DPRD Bojonegoro juga menyoroti sejumlah tantangan dan hambatan yang memengaruhi optimalisasi realisasi APBD 2025.

Berbagai kendala tersebut diminta untuk dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan dalam penyusunan serta pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.

Terkait proyeksi APBD 2026, Komisi C menegaskan agar perencanaan anggaran disusun secara realistis, terukur, dan berorientasi pada prioritas pembangunan daerah.

DPRD menekankan pentingnya anggaran yang akuntabel, transparan, dan tepat sasaran agar mampu mendukung peningkatan kualitas infrastruktur, pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat Bojonegoro.

Sinkronisasi antara perencanaan program dan penganggaran juga menjadi perhatian utama Komisi C.

Dengan perencanaan yang matang dan selaras, pelaksanaan APBD diharapkan dapat berjalan lebih optimal serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah dan masyarakat secara berkelanjutan. (mia)