SURABAYA — Sebuah video yang beredar di akun Instagram @viralforjustice mendadak menuai kecaman publik. Konten tersebut dianggap membawa narasi berbau SARA dan provokatif, karena menyebut gerakan #forjustice hadir untuk mengembalikan “hak, harkat, dan martabat orang Surabaya khususnya orang Jawa.”
Pernyataan tersebut langsung memicu kekhawatiran masyarakat. Banyak pihak menilai kalimat dalam video itu berpotensi menghidupkan sentimen etnis, memecah kerukunan, hingga menggoyang stabilitas sosial di Kota Surabaya yang selama ini hidup dalam keberagaman.
Para pengamat media sosial menyebut, konten semacam ini sangat berbahaya karena dapat memperbesar ruang polarisasi dan konflik horizontal jika dibiarkan menyebar tanpa klarifikasi atau penindakan.
Menanggapi kegaduhan tersebut, Aliansi Madura Indonesia (AMI) melalui Ketua Umumnya, Baihaki Akbar, mengeluarkan pernyataan keras.
“Narasi seperti ini bukan hanya tidak mendidik, tapi juga sangat berbahaya. Surabaya bukan milik satu etnis. Konten bernuansa SARA seperti itu hanya memicu perpecahan,” tegas Baihaki, Selasa (25/11/2025).
Ia menegaskan, sejarah Surabaya tidak pernah berdiri atas satu golongan saja. Kota ini dibangun oleh banyak kelompok dengan latar belakang berbeda.
“Madura, Jawa, Tionghoa, Arab, dan berbagai kelompok lain turut membangun kota ini. Jadi tidak ada pihak yang bisa mengklaim Surabaya atas nama etnis tertentu,” sambungnya.
Baihaki juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh konten viral yang belum jelas konteks dan tujuannya.
Menurutnya, edukasi literasi digital harus diperkuat agar ruang media sosial tidak menjadi lahan penyebaran kebencian, hoaks, atau propaganda identitas.
“Masyarakat harus bijak. Jangan asal share. Jangan sampai ruang digital dijadikan alat memecah belah,” ujarnya.
AMI menegaskan siap turun bersama elemen masyarakat, pemerintah, dan aktivis untuk mencegah konflik sosial berbasis sentimen etnis di Surabaya.
Selama ini, Surabaya dikenal sebagai kota urban yang mampu hidup harmonis meski dihuni penduduk dengan suku, bahasa, dan budaya berbeda.
Karena itu, munculnya narasi bernada superioritas etnis dianggap ancaman serius bagi kohesi sosial yang telah terbangun bertahun-tahun.
Baihaki mendorong pemerintah kota dan aparat penegak hukum untuk mengembangkan mekanisme deteksi dini terhadap konten sensitif bernuansa SARA.
Kisruh ini menjadi pengingat bahwa era digital bukan hanya ruang berbagi konten, tetapi juga arena pertarungan wacana yang bisa memengaruhi psikologi publik.
Narasi provokatif seputar identitas bukan hanya berbahaya, tetapi juga dapat merusak fondasi toleransi dan keberagaman.
Masyarakat pun berharap peristiwa ini menjadi pembelajaran agar ruang digital tetap sehat dan tidak berubah menjadi panggung konflik. (dn)
